Text
Etika Publik : untuk integritas pejabat publik dan politisi
“Etika publik berawal dari keprihatinan terhadap buruknya pelayanan publik akibat konflik kepentingan dan korupsi. Berbagai upaya pembenahan birokrasi dan organisasi politik telah dilakukan. Komisi dibentuk, menteri diganti, tetapi korupsi tidak pernah berkurang dan pelayanan publik menjadi lebih buruk. Ketika pembenahan birokrasi dan pengawasan yang lebih ketat telah dilakukan namun korupsi masih merajalela, berarti kesalahan terletak pada organisasi itu sendiri. Hal krusial yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah sistem organisasi dengan mengintegrasikan etika publik di dalam organisasi layanan publik. Etika publik tidak hanya menekankan pada kode etik atau norma, tetapi juga pada dimensi reflektifnya. Etika publik dapat membantu para menteri dan politisi dalam mempertimbangkan pilihan fasilitas kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Oleh karena itu, fokus diarahkan pada modalitas etis, yaitu bagaimana menjembatani kesenjangan antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan?) dan tindakan faktual. Kepedulian terhadap modalitas etika publik inilah yang membedakannya dengan ajaran agama atau moral lainnya.
B2013-227-1 | 360 HAR e | Tersedia | |
B2013-227-2 | 360 HAR e | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain